Desain Pembelajaran Berorientasi HOTS

Pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, peran guru tidak banyak menerangkan, sebaliknya guru banyak melakukan stimulasi pertanyaan untuk mendorong memunculkanya pikiran-pikiran orsinil  peserta didik, pertanyaan-pertanyaan tersebut mencakup: 

1.     Pertanyaan untuk memfokuskan perhatian atau kajian untuk diperdalam.

2.   Pertanyaan  untuk  mendorong  peserta  didik  berpikir  menemukan  alasan  atau mengambil posisi pendapat.

3.    Pertanyaan untuk mengklarifikasi suatu konsep dengan arah bisa merumuskan definisi yang jelas lewat memperbandingkan, menghubungkan dan mencari perbedaan atas konsep-konsep yang ada.

4.   Pertanyaan  untuk  mendorong  munculnya  gagasan-gagasan  yang  kreatif  dan alternative lewat imajinasi.

5.   Pertanyaan untuk mendorong peserta didik mencari data dan fakta pendukung serta bukti-bukti untuk mengambil keputusan atau posisi.

6.   Pertanyaan untuk mendorong peserta didik mengembangkan pikiran lebih jauh dan lebih mendalam, dengan mencoba mengaplikasikan sesuatu informasi pada berbagai kasus dan kondisi yang berbeda-beda, sehingga memiliki lebih banyak argumentasi. 

7.     Pertanyaan  untuk mengembangkan  kemampuan mengaplikasikan  aturan  atau  teori yang lebih umum pada kasus yang tengah dikaji.

Konsep Dasar Pendidikan Kejuruan (SMK)

Pembelajaran adalah proses interaksi antarpeserta didik, antara peserta didik dan pendidik, serta antara peserta dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar yang berlangsung secara edukatif, agar peserta didik dapat membangun sikap yang mengandung nilai-nilai karakter, pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian.

Lalu bagaimana dengan pembelajaran di sekolah kejuruan? Beberpa pakar telah menyampaikan pendapatnya. Perhatikan berikut ini:

1. Pendidikan kejuruan akan menjadi efisien bila pembelajarannya (peserta didik dilatih) dengan cara mengimitasi/mereplikasi lingkungan kerja semirip mungkin dengan yang terjadi di tempat pekerjaan yang sebenarnya (Charles A. Prosser, 1950:217).

2.  Pembelajaran pada pendidikan kejuruan dapat efektif jika pelatihan dilakukan dengan cara yang sama seperti di dunia kerja termasuk penggunaan peralatan dan mesin (Charles A. Prosser, 1950:218).

3.  Pembelajaran pada pendidikan kejuruan akan efektif sesuai proporsinya jika pembelajaran dilatihkan secara langsung dan secara individu pada peserta didik dalam kebiasaan berfikir dan diperlukan habit memanipulasinya dalam kompetensi keahlian itu sendiri (Charles A. Prosser, 1950:220).

Standar Kompetensi Lulusan SMK

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Pendidikan Menengah Kejuruan (PMK) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dg bidang dan lingkup kerja, yang diharapkan dapat dicapai setelah peserta didik menyelesaikan masa belajar. SKL merupakan acuan utama dalam pengembangan Kompetensi Inti (KI), selanjutnya Kompetensi Inti dijabarkan ke dalam Kompetensi Dasar (KD). Kompetensi lulusan untuk SMK meliputi tiga ranah yakni kompetensi sikap, Pengetahuan dan kompetensi ketrampilan. Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan jabaran SKL SMK per dimensi.

Dimensi : Sikap:

Pada dimensi ini peserta didik diharapkan berperilaku yang mencerminkan sikap:

1.   beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME;

2.   jujur, disiplin, empati, dan pembelajar sejati sepanjang hayat;

3.   bangga dan cinta tanah air, bangga pada profesinya, dan berbudaya nasional;

4.   memelihara kesehatan jasmani, rohani, dan lingkungan;

5.   berfikir kritis, kreatif, beretika-kerja, bekerja sama, berkomunikasi, dan bertanggung- jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain sesuai bidang dan lingkup kerja dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, negara, dan industri lingkup lokal, nasional, regional, dan internasional.

Menghitung dan Mencatat Persediaan

Oleh: Winarto, S.Pd. M.Pd.

Prinsip dasar pengelolaan persediaan adalah untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan persediaan barang. Permasalahan yang biasa muncul adalah berkaitan dengan jumlah persediaan barang yang ada, bias terlalu besar, atau sebaliknya, terlalu kecil. Selain hal tersebut juga mengenai spesifikasi dan jenis barang yang tidak sesuai dengan kondisi seharusnya. Untuk menghindari hal tersebut perlu dilakukan pengelolaan terhadap persediaan, yang biasa disebut dengan pengendalian intern persediaan. Prinsip-prinsip pengendalian intern tersebut diantaranya meliputi:

1. Pemisahan tugas bagian persediaan. Artinya perlunya pemisahan tugas antara bagian perhitungan persediaan dengan bagian yang bertugas mengawasi persediaan. Hal ini untuk menghindari terjadinya penyelewengan penggunaan persediaan yang ada.

2.   Pertanggungjawaban yang OTENTIK. Artinya  masing-masing bagian dalam pengelolaan persediaan wajib menggunakan otorisasi yang otentik terhadap setiap transaksi yang berkaitan dengan persediaan..

3.  Verifikasi intern yang independen, penghitungan ulang persediaan oleh petugas yang lain dan dilakukan penandaan terhadap item barang persediaan. Penandaan hanya dilakukan sekali.

4. Pendokumentasian yang tertib, artinya menggunakan penandaan persediaan barang dengan dokumen yang sudah dinomori sebelumnya (prenumbered)

Utang Obligasi (Konsep Dasar)

Oleh Winarto, S.Pd. M.Pd.

Obligasi merupakan surat pengakuan utang bagi pihak yang menerbitkan kepada pihak pemegang obligasi. Pihak penerbit obligasi biasanya merupakan  pihak atau perusahaan yang membutuhkan dana. Penerbitan obligasi bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendanaan perusahaan dalam rangka kegiatan operasional perusahaan.. Obligasi termasuk utang jangka panjang, karena umur obligasi biasanya antara 1 sampai dengan 10 tahun. Di dalam obligasi terdapat beberapa informasi, diantaranya:

1.     Nilai Nominal Obligasi.

2.     Bunga setiap tahun dan tanggal pembayaran.

3.     Tanggal pembayaran atau pelunasan obligasi.

4.     Ketentuan lain sesuai dengan jenis obligasi.

Jurnal Penyesuaian (Adjustment Journal)

Oleh Winarto, S.Pd. M.Pd.

Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan nilai akun yang akan ditampilkan dalam neraca saldo. Mengapa perlu disesuaikan? Karena adanya transaksi, perubahan waktu atau penggunaan dalam perusahaan yang menyebabkan akun yang bersangkutan berubah nilainya. Oleh karena itu akun tersebut harus disesuaikan agar nilainya menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Sehingga secara ringkas dapat dikatakan bahwa  jurnal penyesuaian merupakan catatan yang dibuat oleh perusahaan karena terjadinya perubahan saldo dalam akun, sehingga akun terebut  mencerminkan jumlah sebenarnya.

Kapan jurnal penyesuaian perlu dibuat? Terdapat beberpa kondisi yang mengharuskan perusahaan menyusun atau membuat jurnal penyesuaian. Kondisi tersebut adalah:

1.   Terjadinya transaksi dalam perusahaan tetapi transaksi tersebut belum dicatat.

Sebagai contoh penyusutan aktiva tetap perusahaan. Transaksi tersebut dalam perusahaan telah terjadi selama kurun waktu tertentu, namun oleh perusahaan belum dicatat. Oleh karena itu perlu dibuat jurnal penyesuaian. Contoh lain adalah gaji pegawai yang belum dibayar. Pada akhir bulan atau akhir periode perusahaan sering mengalami adanya gaji pegawai yang belum dibayar, sehingga menimbulkan utang gaji. Kondisi tersebut membutuhkan jurnal penyesuaian.

Utang Hipotik

Oleh Winarto, S.Pd. M.Pd.

Utang hipotik (mortgages payable) adalah hutang jangka panjang dengan jaminan aktiva tetap tidak bergerak (misalnya: gedung, tanah) yang disertai perjanjian tertulis. Persetujuan atau perjanjian hipotik dibuat secara tertulis dengan akta notaris. Isi perjanjian dalam hutang hipotik mencakup nominal pinjaman, suku bunga dan pembayaran bunga, jangka waktu pinjaman, jumlah angsuran dan jaminan yang diserahkan. 

Jika pihak peminjam tidak melunasi hutangnya pada waktunya yaitu pada saat jatuh tempo, sebagai gantinya pemberi hutang mempunyai hak untuk menyita ataupun menjual harta tetap yang menjadi jaminan. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh dana yang disesuaikan dengan jumlah dana hutang yang belum terbayarkan. Hutang hipotik pada umumnya hanya diperoleh dari satu sumber, sebagai contoh melakukan peminjaman hutang hipotik kepada pihak perbankan.